Bank harus mempersiapkan diri menyalurkan kredit pada UMKM minimal 20%

26 April 2022 Banking Strategy

TEMPO.COJakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan porsi pinjaman perbankan ke Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat terus ditingkatkan, untuk membantu pengembangan bisnis UMKM.

Selanjutnya:

Jokowi: Saya Sedih Porsi Pinjaman Bank Kita, UMKM Hanya Diberi 20 Persen – Bisnis Tempo.co

Komentar:

Sebenarnya bisnis perbankan adalah menyalurkan dana masyarakat ke pemakai dana, yaitu pengusaha, baik itu UMKM, perusahaan menengah maupun besar. Bank yang tidak menyalurkan dana masyarakat menjadi kredit akan mengalami kerugian karena mereka harus membayar biaya dana, dan tidak memperoleh bunga kredit. Masalahnya, setiap bank mempunyai keahlian yang berbeda-beda, ada bank yang ahli dalam menyalurkan kredit pada kredit mikro dan UMKM, ya porsi pembiayaan UMKM otomatis besar, ada bank yang keahliannya memberikan kredit pada segmen korporasi atau konsumsi, kalau dipaksakan memberikan kredit pada segmen diluar keahliannya, maka akan tercipta kredit bermasalah.

Setiap pemberian kredit pada berbagai segmen memerlukan keahlian yang berbeda. Kredit pada segmen konsumer terutama menggunakan sistem scoring, dan pada segmen komersial dan korporasi terutama menggunakan analisa kredit tradisional yang kadang diperkuat dengan sistem rating. Segmen UMKM ada di tengah2 nya, untuk jumlah kredit kecil mungkin bisa menggunakan sistem scoring, tapi untuk kredit dengan jumlah agar besar, kembali ke analisa tradisional. Dengan berkembangnya perbankan digital, sedang berkembang upaya mencapai segmen kredit yang tadinya tidak “bankable”, yaitu dengan menggunakan metode alternative scoring, yang tentunya memerlukan waktu agar perbankan merasa nyaman menggunakannya.

Memang dapat dipahami bahwa pemerintah harus berpihak pada usaha kecil dan menengah (UMKM), namun Sebaiknya tidak ada pemaksaan pada perbankan untuk menyalurkan kredit pada segmen menengah kecil ini, karena sesuai pengalaman di masa lalu, kebijakan ini sering menimbulkan masalah seperti fraud dan kredit bermasalah, yang akhirnya mengganggu sistem kestabilan perbankan nasional. Perbankan yang akan masuk pada segmen yang “baru’ perlu terlebih dahulu mempersiapkan infrastruktur seperti kebijakan, SOP yang lengkap, isi nya sesuai praktek terbaik dan taat pada regulasi, menyediakan sumber daya manusia dengan jumlah yang cukup, dan sudah dilatih untuk itu dan memastikan mereka semua paham risiko kredit segmen UMKM, dan sarana pendukung lainnya.