Cair! LPEI Terima Suntikan Dana Rp5 T Atas Pertimbangan dari Jokowi, Buat Apa?

Suntikan Dana
20 January 2022 News

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk memberikan suntikan modal kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Keputusan untuk memberikan tambahan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 117/2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke Dalam Modal LPEI.

Untuk selengkapnya dapat dibaca di link ini.

Komentar:

Dukungan untuk pengusaha terutama dalam rangka mendorong ekspor, dan mengurangi defisit belanja nasional memang diperlukan. Fungsi ini sudah lama melekat pada LPEI. Yang perlu didalami mungkin pembelajaran, mengapa di masa lalu fungsi LPEI untuk mendukung ekspor nasional membuahkan tingkat kredit macet yang besar? Hal ini perlu dibenahi dahulu agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Sebagaimana diketahui, kredit ekspor selama ini juga dapat diberikan oleh bank komersial, jadi LPEI harus bersaing dengan mereka. Sumber dana utama dari bank komersial sebagian besar berupa dana simpanan masyarakat seperti giro, tabungan dan deposito, yang saat ini relatif rendah, sedangkan modal bank hanya untuk menjaga tingkat kecukupan modal (KPMM) minimal sesuai ketentuan regulator. Dengan demikian, bank komersial dapat memberikan kredit (ekspor) dengan bunga yang relatif rendah juga.

Sering orang mengira, bahwa sumber dana berupa modal itu biaya nya nol, padahal tingkat imbal hasil modal (imbal hasil harapan atau Expected return) besar, yaitu risk free rate ditambah risk premium, saat ini sesuai rumus CAPM sekitar 6% + 6% = 12%.  Artinya, kalau kita membeli saham perusahaan yang bergerak dalam industri perbankan, imbal hasil yang wajar adalah 12% per tahun.

Pembelajaran di masa lalu

Permasalahan dalam kredit bank (diluar fraud dan korupsi) dapat dibagi dalam 3 bagian yaitu (1) pemberian kredit pada debitur baru, tambahan kredit pada debitur eksisting atau mengambil alih kredit dari bank lain. (2) monitoring atas kredit yang sudah disetujui (3) manajemen portfolio, mencegah konsentrasi kredit pada kelompok debitur atau sektor industri tertentu.

Suatu keharusan dilakukan identifikasi apa yang menjadi permasalahan di masa lalu, dan masalah tersebut sudah diatasi, sehingga ke depan tidak akan terjadi lagi. Apabila langkah ini tidak dilakukan, maka dapat diperkirakan di masa depan, masalah serupa akan terulang lagi.