BI Akan Luncurkan RPIM untuk Dorong Kredit Perbankan

29 May 2021 News

Meski Bank Indonesia sudah menerapkan kebijakan suku bunga rendah namun transmisi kebijakan itu ke perbankan nasional masih lambat, ditandai dengan masih tingginya suku bunga kredit perbankan. Bank Indonesia menyebutkan, masih lambat nya kredit perbankan terutama disebabkan oleh belum kuat nya permintaan kredit dari dunia usaha dan masih relatif tingginya persepsi risiko kredit dari perbankan.

Untuk selengkapnya dapat dilihat di link ini.

Komentar:
Perbankan saat ini rata-rata sudah over-likuid, terlihat dari terus meningkatnya simpanan di Bank Indonesia dan surat berharga, khususnya SBN. Perbankan tentu saja ingin sekali dapat menyalurkan kredit pada perusahaan, karena yield nya pasti lebih baik dibandingkan dengan disimpan di SBN, apalagi di Bank Indonesia atau simpanan di bank lainnya. Yang terjadi sekarang ini, permintaan kredit sedang menurun antara lain akibat masih diberlakukannya PSBB atau sejenisnya, yang membuat iklim usaha hampir semua sektor menurun, terutama sektor pariwisata, hotel dan yang terkait. Pilihan bank untuk menyalurkan kredit menjadi sangat terbatas dan lebih berisiko apabila dipaksakan. Secara nasional, NPL perbankan sekarang ini sekitar 3% lebih, ini pun karena OJK mengeluarkan kebijakan relaksasi terkait Covid-19, yang akan berlaku sampai Maret 2022. Setelah aturan ini dicabut, maka diperkirakan gambaran sebenarnya dari kualitas kredit akan lebih mengkhawatirkan, karena LAR (Loan at risk), yaitu kol 1 restru + Kol 2 _ Kol 3,4,5 dibagi dengan total kredit saat ini sekitar 25%, artinya cukup signifikan kredit yang berkualitas rendah, dan dapat kapan saja pindah menjadi kredit bermasalah.

Tentunya OJK dan Bank Indonesia berkeinginan juga perbankan dapat menjaga kesehatan nya terutama dari sisi kualitas kredit, dan mendorong perbankan saat ini untuk ekspansi kredit sepertinya bukan opsi terbaik. Langkah yang lebih prioritas, membantu pemikiran bagaimana pemerintah dapat mengatasi masalah Covid ini sesegera mungkin, mempercepat vaksinasi, membuat masyarakat lebih disiplin melaksanakan protokol kesehatan, sehingga PSBB dapat dilonggarkan, dan permintaan masyarakat meningkat, yang mendorong tumbuhnya perkreditan seperti yang diharapkan.