Menyikapi Ketentuan LTV 100% untuk KPR dan KKB

24 February 2021 Credit Risk / Regulations

Pardi Sudradjat

Sindonews tgl 23 Februari 2021 memberitakan, perbankan perlu berhati-hati untuk menjaga risiko kredit macet.

Hal ini terkait aturan baru mengenai uang muka atau down payment (DP) 0% yang akan dikeluarkan Bank Indonesia (BI) pada awal Maret 2021, untuk meringankan masyarakat yang mau memiliki rumah atau kendaraan, sekaligus mendongkrak penjualan properti dan kendaraan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang saat ini terpuruk akibat pandemi Covid-19. Untuk itulah Bank Indonesia rencana nya mau mengeluarkan aturan DP 0% untuk KPR atau LTV (Loan to Value) menjadi 100%, agar permintaan properti menjadi meningkat, dan kredit bank dapat disalurkan.

Jaga Rasio Kredit Macet, Perbankan Perlu Berhati-Hati (babe.news)

Prinsip dari pemberian kredit adalah, bahwa kredit yang diberikan dapat dikembalikan beserta bunga nya. Untuk ini bank melakukan analisa antara lain dengan sistem scoring, atau analisa kredit secara konvensional.

Debitur dapat berasal dari golongan dengan pendapatan tetap seperti pegawai kantor yang digaji secara rutin setiap bulan. Ada bank yang juga melayani debitur dari golongan lain seperti pedagang di pasar, mall dsb., profesi tertentu seperti pengacara, dokter, konsultan dsb. dengan pendapatan yang tidak tetap.

Untuk debitur dengan pendapatan tetap, bank dapat memperkirakan sekian persen dari pendapatan tetapnya dapat digunakan untuk membayar kewajiban kredit setiap bulan nya, dengan asumsi debitur tersebut akan terus bekerja dan memperoleh gaji yang minimal sama atau meningkat selama jangka waktu kredit. Kredit Pemilikan rumah (KPR) atau kredit kendaraan umumnya diberikan dalam jangka lumayan panjang, bisa sampai 10 tahun atau lebih. Tidak ada jaminan selama jangka waktu kredit, pendapatan debitur akan terus ada. Nah biasanya, untuk mitigasi risiko, bank akan mengasumsikan dapat menjual agunan berupa rumah atau mobil apabila debitur menjadi macet. Kalu ini terjadi, biasanya bank tidak dapat mengcover kerugian yang terjadi.

Risiko gagal bayar akan lebih besar untuk kelompok debitur dengan pendapatan tidak tetap seperti pedagang atau profesi tertentu. Bank harus melakukan estimasi kemampuan membayar debitur, dan lebih banyak lagi asumsi yang dibuat bank untuk memperhitungkan kemampuan membayar debitur.
Risiko akan lebih besar apabila LTV diberikan sampai 100%, karena cicilan per bulan pasti akan lebih besar, apalagi kalau mempertimbangkan kondisi saat ini dimana usaha banyak terhambat akibat ada peraturan PSBB untuk melawan virus Covid, yang entah kapan bisa berakhir. Kalu kredit macet, maka risiko bank tidak dapat mengcover kerugian akan menjadi lebih besar karena tidak ada bantalan berupa uang muka untuk mengurangi potensi risiko tersebut.

Memang aturan LTV 100% akan memudahkan bagi debitur untuk membeli rumah atau kendaraan dengan menggunakan kredit bank. Disisi lain, debitur yang tidak mampu membayar uang muka sepertinya debitur yang pendapatannya dinilai tidak aman, dan risiko kredit akan menjadi beban bank.
Fenomena seperti ini sering terjadi sejak lama, dimana regulator sering mendorong bank untuk melakukan tindakan tertentu untuk memperbaiki kondisi saat itu seperti: meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membantu golongan marjinal agar mampu membeli sesuatu dsb. minta bank menurunkan suku bunga kredit, dan sekarang memberikan kelonggaran berupa LTV 100%, Tapi akhirnya menyebabkan bank menjadi bermasalah, dan segera berbalik arah meminta bank agar hati-hati menjalankan bisnis perkreditan.

Kita masih ingat Bank Indonesia pernah mengeluarkan aturan meningkatkan LTV KPR karena banyak terjadi investor spekulan memborong properti untuk maksud spekulasi sehingga membuat sebagian bank mengalami permasalahan serius. Sekarang dengan dalih membatu pemasaran properti dan kendaraan, meminta bank memberikam LTV 100%, semoga bank dapat menyikapi dengan ekstra hati-hati.