Pengaruh perseteruan US – Tiongkok Pada potensi Resesi Indonesia

5 October 2019 Banking Strategy / News

Sebagaimana kita ketahui, saling serang tarip bea masuk barang ke US dan Tiongkok bukannya mereda, malah semakin meningkat dimana terakhir Presiden Trump memerintahkan perusahaan Amerika keluar dari Tiongkok. Selain soal perang tarip, perselisihan ini sudah merembet pada pembatasan akses teknologi Tiongkok pada sektor keuangan US, yang kemudian berkembang menjadi perang mata uang, dimana mata uang Renminbi mengalami (sengaja) devaluasi agar barang Tiongkok tetap kompetitif walaupun dikenakan tarip tinggi oleh US. Hal ini sudah menyebabkan penurunan mesin ekonomi di US dan Tiongkok. Di Inggris pertumbuhan PDB pada Q2 menurun jadi 1.2%, dan di Jerman menjadi 0%. Di Tiongkok sendiri pada bulan Juli, FDI dan penjualan ritel menurun, sedang pertumbuhan industri mencapai level terendah dalam kurun waktu 17 tahun.

Pengaruh pada pertumbuhan PDB Indonesia

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2018 – 2019 terus mengalami perlemahan sejalan dengan melemah nya perekonomian global, yang sedang terancam menuju resesi. Perlemahan ekonomi Indonesia terutama disebabkan produktivitas yang lemah dan pertumbuhan tenaga kerja yang juga melemah. Perlemahan ekonomi dunia pada umumnya akan menekan harga komoditas dunia, andalan ekspor Indonesia, yang akan semakin menekan pertumbuhan PDB Indonesia. Karena Tiongkok merupakan partner dagang utama Indonesia, perlemahan ekonomi Tiongkok sebesar 1% akan menurunkan pertumbuhan PDB Indonesia sekitar 0.3%. Dari tahun 2017 sampai tahun 2019, pertumbuhan PDB Global menurun 6.2% harga komoditas melemah dan PDB Indonesia melemah sebesar 1.7%. Apabila kondisi ini berlanjut, maka ada risiko hengkang nya uang panas investor asing, yang selanjutnya akan menaikan suku bunga pasar dan melemah nya rupiah.

Kondisi Ekonomi Indonesia menurut Bank Dunia

Kondisi ekonomi Indonesia selama ini mempunyai struktur yang lemah, dimana defisit neraca pembayaran ditunjang sebagian besar oleh dana portfolio berwujud uang panas dari investor asing. Defisit neraca pembayaran sebesar USD 33 milyar per tahun, didanai FDI USD 2 milyar per tahan, dikurangi investasi investor domestik diluar negeri USD 5 milyar per tahun, net USD 17 milyar per tahun. Jadi diperlukan USD 16 milyar per tahun oleh dana masuk luar negeri, dan akan lebih banyak dari itu apabila terjadi pelarian modal asing keluar.

Menurut bank dunia, Indonesia tidak perlu berusaha mengurangi defisit neraca pembayaran (saving lebih kecil dari investment), sebab apabila hai ini dilakukan, maka akan semakin memperlemah pertumbuhan PDB, karena meningkatkan tabungan akan mengurangi konsumsi, dan menurunkan investasi akan memperlemah pertumbuhan PDB. Impor barang modal untuk menunjang FDI bukan masalah bagi Indonesia. Yang menjadi masalah adalah karena dana untuk menutup defisit berasal dari portfolio surat berharga atau uang panas yang volatile, bukan FDI. Solusi menurut Bank Dunia adalah mendanai defisit dengan dana lebih stabil dari pemodal FDI, yang dapat menciptakan lapangan kerja baru dan tidak mudah untuk memindahkan investasi nya ke luar negara Indonesia. Akan tetapi Masalahnya, FDI tidak memilih Indonesia untuk tujuan Investasi. Selama ini sejumlah besar perusahaan keluar dari Tiongkok, tapi mereka pindah ke negara-negara lain di Asia Tenggara yang sudah melakukan reformasi ekonomi untuk mempermudah FDI. Mereka tidak memilih Indonesia, karena Indonesia dinilai tidak bersahabat untuk investasi, banyak aturan yang mempersulit, dan tidak patuh pada arahan Presiden untuk mempermudah FDI. Sangat krusial untuk terus melakukan kebijakan untuk mempermudah investasi FDI khususnya yang terkait dengan prosedur impor ekspor, yang dinilai terlalu banyak aturan yang kurang perlu.

Peran Perbankan pada risiko Resesi Indonesia

Upaya bank sentral menurunkan suku bunga pasar tidak akan memberikan dorongan kuat pada pertumbuhan ekonomi, karena sektor keuangan Indonesia relatif kecil, kurang efisien dalam operasional dibandingkan dengan bank lain di Asia tenggara, dan rentan terhadap risiko global, karena Ukuran pasar yang relatif kecil dan peran asing yang dinilai cukup besar baik dari kepemilikan bank maupun dari sisi operasional. Investasi FDI skala besar kebanyakan menggunakan dana dari laba ditahan atau pinjaman luar negeri. Untuk memperkuat sistem keuangan Indonesia, Bank Dunia menyarankan: (1) memperdalam akses pasar dengan terus mengembangkan perbankan digital dan laku pandai, mengembangkan pasar derivatif untuk maksud mitigasi risiko pasar dan mengupayakan dana jangka panjang untuk pendanaan kredit. (2) meningkatkan efisiensi operasional dengan menggunakan sistem QR code dan metode lain untuk menurunkan biaya operasional pembayaran. (3) meningkatkan daya than pada guncangan pasar dengan mengimplementasikan perencanaan darurat kondisi krisis khususnya untuk bank yang dinilai sistemik, dan memperkuat peran LPS agar pemilik dana lebih merasa aman, dan meningkatkan kualitas supervisi dari regulator khususnya untuk bank besar dengan bentuk konglomerasi.